Buku ini dimaksudkan sebagai referensi dalam studi hukum pelayanan kesehatan khususnya yang menyangkut isu farmasi dan ketersediaan obat-obatan. Sebagaimana diketahui, layanan kesehatan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat persepsi asimetri antara kebutuhan dan keinginan terhadap obat-obatan, baik dari pihak praktisi medis maupun pasien. Kebutuhan dan keinginan terhadap obat merupakan suatu konflik. Dalam hukum akses terhadap obat harus sesuai kebutuhan namun dalam praktek dapat muncul persepsi tersendiri baik dari pihak fasilitator kesehatan maupun pasien.
Pengalaman di sejumlah negara menyangkut kebijakan dan tata kelola obat-obatan menjadi bagian narasi buku ini. Buku ini patut dibaca oleh mahasiwa, profesi kesehatan, profesi hukum, dan praktisi pemerintahan, khususnya yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan obat-obatan dalam rangka pelayanan kesehatan.
===================================================
Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. Pengajar S1, S2, dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum (UGM, 2001), magister hukum (UGM, 2003), dan doktor ilmu hukum (UNS, 2014). Pernah mengikuti Sandwich Like Program (Utrecht University, 2012) dan aktif sebagai analis hukum dan konstitusi di sejumlah media dan televisi lokal. Menjadi peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM), pengurus pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (2016-2021), anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2016-sekarang), dan konsultan pemerintahan dan otonomi di sejumlah kabupaten kota.
Link Pilihan:
