EBOOK: Fasilitasi Legislasi dalam Penguatan Perlindungan Sosial – Isharyanto, dkk

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberikan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional.

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.” Serta Pasal 317 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) bersama dengan Kepala Daerah.”

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, berkaitan erat dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu, yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

Kepada tim peneliti/penulis dan semua pihak yang sudah membantu diterbitkannya buku ini diucapkan terimakasih. Karena masih banyak kekurangan dan kelemahan, maka tegur sapa dan kritik yang membangun dari semua pihak akan diterima dengan senang hati. Semoga buku ini dapat memenuhi fungsinya.

 

Surakarta,        September 2020

Penulis

Isharyanto – Maria Madalina – Adriana G. Firdaussy

Jadmiko Anom Husodo – Andina Elok Puri Maharani

 

Link Pilihan:

Artikel Terbaru

19 July 2020

Kebuntuan ide atau yang sering disebut...

15 July 2020

Bahwa menulis semakin menguntungkan bukan lagi...

06 July 2020

Penulis kini menjadi profesi yang semakin...

Sumber gbr: freepick.com
01 July 2020

Untuk bisa melakukan akselerasi sebagai penulis,...

11 June 2020

Belum lama ini kita peringati Hari Buku...

08 June 2020

*** Sabrina Febrianti, masih duduk di bangku...

29 April 2020

Halaman sebelumnya di: 10 Penulis Buku Indie...

28 April 2020

Bisakah penulis buku lewat penerbit indie sukses...

Our Facebook