Republik Investor – Faisal Syarifudin Sallatalohy

One World Governance atau yang dikenal dengan sebutan one World Order telah rontok di tengah jalan. Selama ini, cara pandang yang ditransformasikan dunia pendidikan Barat gagal memberikan jawaban memuaskan bagaimana hari kemarin, hari ini dan hari esok dapat berjalan dalam kepastian dan keutuahan suatu sistem. Tergambar lewat kenyataan tergerusnya modal social dengan memunculkan pertanyaan, mau kemana dinamika masyarakat hari ini ?

Inilah dampaknya, ketika sistem pendidikan dibuat berkiblat ke Barat, hasilnya materialisme yang menguat. Semua pihak berburu kekayaan memicu keterbelahan social serta menimbulkan potensi disintegrasi masyarakat. Uang berbicara dan nyaris merupakan segalanya.

Gejala yang muncul dalam masyarakat tersebut merupakan output dari apa yang penulis sebut sebagai demokrasi korporasi. Pemahaman ini mengandalkan kekuatan modal financial yang di satu sisi terus menggerus komitmen social, menyemai orientasi material, serta mengacaukan kekuatan silaturahmi. Berbagai isu dibenturkan. Sistem kepercayaan satu sama lain dihancurkan. Gejala hasut-menghasut dan fitnah merebak. Di sebelah sini memuji tanpa peduli kesalahan. Di sebelah sana berupaya menjatuhkan nyaris tidak peduli pada prestasi.

Dalam sejarah ekonomi-politik penjajahan bangsa, keadaan semacam itu sengaja diciptakan lewat perantara atau calo dalam negeri. Mereka ditugaskan sebagai eksekutor untuk memperlemah peranan modal social demi mempertemukan para komprador atas harta dan tahta. Mereka inilah kaki tangan pihak asing yang juga diarahkan untuk memangkas pihak-pihak berbeda kepentingan dengan tujuan modal global. Ketika sukses, mereka dipromosikan dan diposisikan menduduki struktur kekuasaan demi mempertemukan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi berada di satu tangan.

Mereka juga terus berupaya melanggengkan kekuasaan dengan menciptkan keberlanjutan posisi yang dominan. Lantaran itu, siapapun yang menghendaki perubahan akan menjadi musuh yang harus ditumbangkan kekuasaan. Kekuasaan dimaksud adalah kelompok kaki tangan dari kalangan mapan yang mengagregasi, mengakumulasi, serta menghimpun kekuatan politik dan ekonomi menjadi satu.

Dengan syahwat politik dan ekonomi mereka tidak sungkan membeli keyakinan rakyat miskin, membayar kekuatan kaum terpelajar, serta menggerus modal social dan pemuka agama. Maka buku ini coba memotret dominannya peran modal finasial dalam menumbangkan Uni soviet, termasuk rembesan muslihat adidaya dalam kemerdekaan Indonesia.

Buku ini juga memotret persaingan modal finansial dalam mempertahankan dan menumbangkan Orde Lama. Pebandar Blok Barat berhasil mengambil posisi dominan dengan cara menggerakan calo dalam negeri untuk merekayasa kejatuhan Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya, liberalisasi sejak awal Orde Baru menjadi tontonan terbuka betapa para Bandar begitu menikmati kemenangan atas kendali sumber daya, keuangan dan kedigdayaan factor produksi serta keuatan pasar dalam negeri.

Kolaborasi kekuatan modal global dan calo dalam negeri terus mengambil keuntungan jangka panjang dengan jalan merekayasa keberlanjutan kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi berada di satu tangan. Sebagaimana tergambar dalam teori patron-client yang dipopulerkan sosiolog Amerika Serikat, James C Scott. Dalam kaitan itu, Orde Baru sebagai pihak patron yang mengendalikan kekuasaan tetap menjaga patronnya sembari menghambat pihak client untuk naik kelas. Pihak lain boleh mengisi posisi kekuasaan namun dalam scenario dan penyutradaraan mereka yang mendominasi kekuatan politik dan ekonomi.

Di bawah Orde baru, puluhan tahun masyarakat dihisap lewat drama politik-ekonomi pembangunan yang berdiri diatas sistem eksploitatif dan tidak beretika. Salah satu buktinya, mengemuka penggunaan istilah iklim ketidakpastian ekonomi sejak 1980-an.  Padahal, pada era itu, Barat di bawah kepemimpinan presiden AS, Ronald Reagan baru saja melahirkan Konsensus Washington. Konsensus inilah yang dikenal dengan istilah neoliberal, sebagai sebutan lain dari mekanisme pasar bebas. Prinsip ini menguatkan kehadiran sistem ekonomi terbuka sebagai kata ganti dari globalisasi.

Sejak saat itu, Indonesia semakin tunduk pada kententuan-ketentuan perekonomian global. Secara bertahap, sumber daya ekonomi, produksi dan distribusi dialihkan ke tangan swasta domestic dan asing lewat utang dan investasi. Seiring waktu berjalan, Indonesia tidak pernah lepas dari gejolak ekonomi. Sementara gejolak nasional tidak lepas dari gejolak ekonomi global. Misalnya, peristiwa Nixon Shock yang dimulai sejak Juli 1971 dipicu kenaikan harga minyak dunia. Dampaknya perekonomian AS terpukul dan dollar terdepresiasi tajam.

Sayangnya, kejadian ini tidak membuat “Mafia Barkelay” sadar bahwa sejak awal perekonomian barat yang dikendalikan AS lewat sejumlah lembaga global yang berbasis Breeton Woods adalah rapuh. Kejadian tersebut sesungguhnya mengajarkan dunia, bahwa integritas yang dibangun Bank Dunia, IMF dan General Agreemnt Trade and Tariff (GATT)-sekarang WTO, tidak bisa dipercaya. Bahwa sistem ekonomi terbuka yang ditawarkan sejumlah lembaga tersebut justru menyemai perilaku rakusnya pemodal, tidak jujurnya pasar, serta keserakahan dan keuntungan adalah Tuhan.

Dampaknya, fundamental ekonomi rezim Soeharto semakin rapuh. Ditandai dengan devalusasi nilai tukar sebanyak enam kali sejak 1971 sampai 1986. Tidak belajar dari kerapuhan tersebut, kembali ditetapkan kebijakan liberalisasi perbankan lewat Paket Oktoboer 1988 (Pakto 88). Dimana kebijakan tersebut berujung pada krisis serta perampokan ekonomi Indonesia melalui kebijakan reformasi. Sejumlah masalah berat muncul mulai dari pengemplangan dana talangan liquiditas perbankan (BLBI) serta masalah obligasi rekapitalisasi. Paling pentingnya, kebijakan reformasi yang dijalankan mengikuti arahan IMF dan Bank Dunia, berujung pada semakin dalamnya proses neoliberalisasi ekonomi berdasakan kebijakan Washington Konsensus.

Maka krisis dipulihkan dengan obat privatisasi. Pemerintah didorong IMF dan Bank Dunia menjual aset strategis nasional dengan harga obral. Diikuti kebijakan neoliberalisasi berbagai sektor menuju dominasi swasta. Dampaknya bukan membaik. Sebaliknya terus memicu kejatuhan nilai tukar, pendalaman krisis secara meluas dan kerusuhan social. IMF yang dipercaya sebagai dokter oleh pemerintah lewat resep Letter Of Intens, digugat ke tribun intrenasional. IMF mengakui resepnya salah dan minta maaf.

Namun permintaan maaf IMF tidak merubah situasi. Sampai hari ini ekonom “Mafia Barkelay” tetap berkuasa. Sementara ekonomi digagas semakin terkoneksi dengan pasar bebas. Implikasinya, fundamental ekonomi tetap rapuh dan mudah sekali mengalami gejolak. Situasi nasional yang berantakan saat ini, harusnya menjadi tamparan terhadap pemerintah. Sandaran ekonomi pasar bebas memang rapuh. Sejalan dengan iklim perekonomian dunia di bawah kendali kebijakan neoliberal memang selalu dirundung ketidak pastian. Penyebabnya, sistem pasar bebas menjadikan pemilik modal sebagai pengendali utama perekonomian. Dengan watak individualis yang serakah, mereka mendayagunakan uangnya untuk valuasi kepentingannya sendiri. Tidak peduli siapa yang menjadi korbannya. Bahkan di awal abad 21, AS sendiri yang menjadi korbannya akibat kekalahan perang dagang dengan Cina sejak Juli 2008.

Buku ini juga mencoba memotret krisis keuangan AS 2008 sebagai buntut kekalahan terhadap Cina dalam perang dagang serta upaya pemulihan ekonomi AS di bawah kempemimpinan Barack Obama yang cenderung berjalan salah arah. Kemudian dilanjutkan arogansi Donald Trump lewat kebijakan proteksionsime dagang hingga berujung situasi rumit dengan Cina. Termasuk manuver unilateralnya di Timur Tengah lewat kesepakatan “Deal of Century” untuk memantapkan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Terpilihnya Joe Biden hanya melanjutkan keserakahan AS. Dukungan atas agresi terkahir militer Israel di Palestina pada Mei 2021, mengindikasikan Biden tidak berniat membentuk relasi antara AS dan Timur-Tengah ke dalam kerjasama yang dibangun di atas prinsip saling menghormati (mutual respect) dan saling menguntungkan (mutual interest). Peristiwa tersebut juga memperlihatkan keinginan Biden melanjutkan misi Trump untuk tidak melibatkan Palestina dalam kebijakan damai yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina.

Menghadapi Arogansi AS, Cina dan Rusia termasuk Turki berani menunjukan perlawanannya. Negara-negara State Capitalism berdiri di belakang Iran dalam menghadapi konfrontasi AS. Mereka getol menggagalkan rencana Paman Sam menjadikan Iran sebagai common enemy setelah pembatalan kesepakatan nuklir serta melawan manuver unilateral AS menjadikan negara-negara Arab bermakmum pada Israel. Termasuk menolak aspirasi politik parelemen Israel yang dikuasai sayap kanan fundamentalis terkait aneksasi  Tepi Barat serta kebijakan menggempur Gaza dengan rudal-rudal mematikan. Bagaimanpaun juga keberhasilan rudal-rudal Iran ke pangkalan militer ‘Ayn al-Asad dan kedubes AS di Irak tidak bisa dilepaskan dari kedekatan Iran dengan Cina dan Rusia.

China juga berani melawan AS dalam konteks perang dagang dan tariff. Sebelumnya Cina berhasil mengahlakan AS dalam konteks trade war manufaktur, perang harga energi serta currency war yang secara kumulatif memberi dampak pada krisis keuangan AS di 2008. Cina juga berhasil unggul dalam pengembangkan tekhnologi infomrasi 5-G yang saat ini mulai dikembangkan menjadi 6-G. Perang tekhnologi informasi telah membawa kedua adidaya beserta para mitra terlibat situasi rumit. Sebagaimana tersebar luas di media masa global, pada Desember 2016 lalu, Cina berhasil menangkap Drone mata-mata AS di perairan Sout China Sea. Dikonfirmasi USNS Bowditch, drone diluncurkan untuk mencari tahun informasi yang bisa membantu operasi Angkatan Udara AS. Penangkapan drone AS disusul pembantian dua kilang minyak milik Saudi Aramco. Menteri energi Saudi, Khalid al-Falih menuding Syiah Houti Yaman yang dibantu Iran sebagai pelaku.

Paling fenomenal adalah keberhasilan pendaratan pesawat Cahng’e milik Cina di titik terjauh bulan. Hal ini tentu saja sangat mengkawatirkan Blok Barat, terutama AS. Meskipun AS juga mengoperasikan robot antariksa di bulan, namun Cina berhasil menjadi pihak pertama yang mendarat di lintasan elips untuk posisi bulan yang selalu menghadap ke bumi. Dengannya maka Cina berpeluang mengungguli dunia dalam penguasaan informasi detail kandungan mineral untuk keperluan penguasaan astronomi frekuensi radio.

Kesimpulan atas menguatnya tensi rivalitas AS dan Cina beserta mitra adalah dunia dirugikan. Tanpa pertumpahan darah tapi melahirkan kekalahan luar biasa. Perang tersebut sekaligus memberikan gambaran dunia tengah mengidap penyakit volatile, incertanties, complex dan ambigue (VUCA). Situasi ini makin menjerumsukan dunia ke dalam ketidakpastian. Tidak ada satupun manusia yang mampu memprediksi bagaimana kondisi masa depan global. Dunia saat ini tengah mencari keseimbangan baru dengan pola rivalitas yang menguat di antara para adidaya.  

Dalam konteks Indonesia, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi demi mengejar investai dan utang sebagai modal pembangunan, sejauh ini telah berdampak rumit terhadap rakyat. Terlebih lagi dengan  ditetapkannya UU. No 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law yang intinya hilangkan seluruh hambatan bagi masuknya modal swasta. Relevansi dan signifikansinya pemerintah semakin didikte kekuatan modal dalam penyediaan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Dalam jangka pendek dan jangka panjang akan berdampak pada semakin jatuhnya nilai tukar serta naiknya harga-harga yang membuat sulit untuk mencapai stabilitas public services.

Kesimpulan tersebut sesungguhnya mengindikasikan pergeseran konfigurasi politik terus menuju pendalaman sistem ekonomi terbuka. Pergeseran ini didukung penegakan sikap totalitariansime pemerintah. Tercermin dari kegagalan pemerintah atas penerapan globalisasi ekonomi yang sejalan dengan penegakan politik antikritik. Mulut rakyat ditempeleng. Tangan rakyat diborgol. Siapa mengkritik, polisi menangkap.

Gambaran tersebut memukul saraf sadar rakyat tentang cara kerja pejabat dan wakil rakyat yang terus menjauh dari anjuran UUD 1945. Namun kembali lagi kepada kualitas UUD 1945 itu sendiri. Terutama terkait kewenangannya dalam memberikan keleluasaan secara berlebihan kepada partai politik sebagai satu-satunya alat penyerap dan penyaring wakil rakyat serta pejabat eksekutif. Fakta menunjukan, proses di partai politik tidak mengutamakan kompetensi dan iman. Melainkan uang. Dalam konteks ini, proses demokrasi Indonesia yang mahal membuat partai politik bergantung modal kepada “pebandar”. Dalam pengertian ini, sesungguhnya para “bandar” telah menjadi pemegang saham utama partai politik. Hal ini menjadi cerminan dominannya anggota DPR dan pejabat pemerintah ketika terpilih justru mencerminkan kepentingan pemodal yang serakah.

Lalu Bagaimana mungkin kedaulatan dan ketahanan bisa terwujud jika dibangun di atas sistem politik-ekonomi yang puluhan tahun cenderung eksploitatif, membuka peluang moral hazard serta profit adalah tuhan ?

Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal: the winners takes all, the loser gets nothing dan survivel of the fittest mendorong para pebandar, pejabat dan wakil rakyat berkelompok menurut kesamaan orientasi memperebutkan kekuasaan yang melahirkan kekayaan.

Dengan kesimpulan tersebut, kita akan sampai pada pengertian “demokrasi korporasi”. Dalam bahasa penulis, “republik investor”. Maka berhentilah bertanya tentang trisakti !!!

 

Faisal S Sallatalohy

Jakarta, 05 Agustus 2021

 

Link Pilihan:

 

Artikel Terbaru

13 February 2021

Cara membuat ebook dari Ms Word Doc sangatlah...

03 February 2021

Untuk mengetahui pentingnya membangun personal...

18 January 2021

Cara mudah koreksi kesalahan kata (typo dan kata...

13 January 2021

Cara-cara memasarkan buku melalui internet yang...

12 January 2021

Perlu diketahui bahwa keuntungan bagi yang hobi...

19 July 2020

Kebuntuan ide atau yang sering disebut...

15 July 2020

Bahwa menulis semakin menguntungkan bukan lagi...

06 July 2020

Penulis kini menjadi profesi yang semakin...

Our Facebook

INGIN KONSULTASI?